Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini di ambang resesi. Resesi adalah kondisi suatu Negara yang pertumbuhan ekonominya negatif. “Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika Produk Domestik Bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.” Dikutip dari Wikipedia.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga akhir tahun nanti
pertumbuan ekonomi bisa mencapai 0% atau bahkan lebih rendah dari itu alias
negatif.
Ekonom menilai pemerintah perlu meninjau kembali
kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi, menjadi lebih mengarah langsung pada
peningkatan konsumsi masayarakat. Sehingga indikator konsumsi rumah tangga bisa
tergenjot.
Pandemi Covid-19 memang melumpuhkan perekonomian, seiring
dengan adanya kebijakan PSBB dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga jarak
guna mencegah penularan virus. Alhasil, kondisi ini menekan daya beli
masyarakat, karena imbas pemotongan gaji dan PHK.
Dalam hal ini, belanja pemerintah memiliki peran
sangat penting untuk menopang perekonomian. Sayangnya, di kuartal II-2020
pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90 persen, lebih rendah dari
penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51 persen.
"Kalau lihat kuartal kedua, ini cukup aneh, masak
pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi
rumah tangga. Padahal harapannya ada di belanja pemerintah untuk dorong
perekonomian," kata Ekonom Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).
Menurut dia, serapan belanja pemerintah di kuartal II-2020,
menjadi catatan yang cukup serius karena malah tertahan di tengah kondisi
ekonomi yang melemah. Jika terus berlanjut, ini akan memperdalam kejatuhan
ekonomi Indonesia.
Oleh sebab itu, Bhima menilai, pemerintah perlu membuat
terobosan kebijakan dengan merombak seluruh stimulus ekonomi yang ada saat ini.
Menjadi lebih berfokus pada menjaga daya beli masyarakat dan pada usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM).
"Sekarang terobosan yang penting adalah pemerintah
merobak total seluruh stimulus ekonomi," kata Bhima
Ia bilang, stimulus perpajakan yang selama ini diberikan
tidak efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Lantaran,
penyerapan tenaga kerja belum bisa terjadi seperti yang diharapkan, ditandai
dengan PHK yang masih terus terjadi.
Sehingga akan lebih baik jika kebijakan stimulus tersebut
dialihkan kepada penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial
(bansos)
"Jadi seperti pengurangan PPh, keringanan pajak untuk
korporasi, sebaiknya diberikan langsung kepada bantuan sosial sehingga
berdampak kepada masyarakat yang rentan miskin maupun miskin. Karena itu langsung
dibelanjakan oleh mereka," jelasnya.
Sementara insentif pada UMKM, Bhima menilai, pemerintah bisa
memberikan hibah modal kerja, dan subsidi internet gratis bagi pelaku UMKM
untuk masuk ke digital. Serta insentif yang bisa mendorong pelaku UMKM memiliki
protokol kesehatan lebih baik, sehingga memberikan kepercayaan konsumen untuk
membeli produk UMKM.
" Stimulus-stimulus di bidang UMKM itu harus di rubah
tidak bisa menggunakan skema relaksasi kredit lagi, itu tidak terlalu
efektif," katanya.
"UMKM ini juga menjadi penting, karena menciptakan
lapangan kerja. Karena tingkat pemberian yang bagus tadi," Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka
pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I 2020. tumbuh
2,97 persen secara tahunan (year on year/yoy)
dan terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan.
Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I
2020 melambat cukup dalam dari 5,07 persen pada kuartal I 2019.
Menurut pengeluaran, semua komponen mengalami kontraksi
terhadap kuartal IV 2019. Konsumsi pemerintah terkontraksi 44,02
persen, impor -11,89 persen, PMTS -7,89 persen, dan ekspor -6,37 persen.
Sementara, Ekonom BCA David Sumual mengatakan, pemerintah
perlu mempercepat serapan belanja dan memastikan keefektifannya untuk bisa
mendorong pemulihan ekonomi di kuartal selanjutnya.
"Pola spending-nya mungkin perlu lebih ke arah konsumsi.
(Kebijakan) yang seperti restrukturisasi atau suntikan likuiditas lewat
perbankan dan sebagainya, itu agak perlu waktu memang," Ujarnya.
Ia mencontohkan, seperti India yang memberikan insentif pada
masyarakat lewat akun rekening masing-masing, atau Amerika Serikat yang
memberikan cek yang hanya dapat dibelanjakan dalam kurun waktu tertentu.
"Sehingga bisa dibelanjakan langsung, karena kan
kebutuhan masyarakat bukan hanya makan dan minum saja. bisa juga untuk anak
sekolah dan lainnya," kata David.
Menurut dia, skema dari negara lain dalam pemberian BLT bisa
menjadi salah satu contoh yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, hal itu perlu
juga dipastikan pengawasannya dengan ketat agar benar-benar tepat sasaran.
"Jadi perlu percepatan stimulus terutama ke mereka yang berpendapatan menengah ke bawah dan paling berdampak, seperti (yang kerja di) sektor informal dan penggauran. Saat ini kan ada program kartu prakerja, itu juga harus dioptimalkan," pungkasnya.
Daftar Pustaka :
https://id.wikipedia.org/wiki/Resesi
